Rumput laut kering

Rumput laut siska lirik Wacana pemberlakuan Bea Keluar (BK) untuk ekspor rumput laut kering dinilai tidak tepat karena akan membawa pengaruh terhadap produktivitas rumput laut nasional. Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengimbau, pemerintah untuk mengkaji lebih jauh kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan agar tujuan hilirisasi tidak kontra dengan kesejahteraan petani dan pembudidaya rumput http://www.biometrics.gov/LeavingSite.aspx?url=http://smart-detox.web.id/ laut. \”Produksi rumput laut cukup baik, namun penyerapan industri nasional untuk rumput laut sebagai bahan baku itu masih sangat rendah. Sehingga para pelaku lebih memilih untuk mengekspornya, terlebih karena harga rumput laut di luar negeri nilainya lebih tinggi dan sistem pembayarannya pun lebih cepat,\” kata Ketua ARLI, Safari Azis dalam

keterangan tertulisnya, Jakarta, akhir pekan ini. Menurutnya, ketersediaan bahan baku rumput laut di tingkat petani masih banyak tersedia. Hal ini terlihat dari data formal KKP yang mencatat bahwa produksi rumput laut mencapai lebih dari 10 juta ton basah jika dikonversi 10:1 menjadi kering, maka angkanya menjadi 1 juta ton kering (tahun 2014). Sementara, kebutuhan Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) hanya mencapai 87.429 ton (tahun 2015). \”Ketersediaan bahan baku rumput laut banyak, tapi serapan industri nasional masih kecil jumlahnya sehingga banyak diekspor karena tidak ada opsi lain. Jadi, seharusnya tidak ada istilah industri dalam negeri sulit mendapatkan bahan baku. Selain

itu, jika BK diberlakukan, petani tidak lagi berhasrat untuk menanam rumput laut karena keterbatasan serapan pasar,\” tutur Safari. Rencananya, pemerintah akan menerapkan pengenaan BK sebesar 21 persen untuk rumput laut jenis E Cottonii, 44 persen untuk Gracillaria dan 12 persen untuk E Spinosum. Safari menilai, penetapan BK ini akan berimbas pada menurunnya produksi dan mengancam komoditas unggulan komparatif sebagai negara maritim. Pengenaan BK rumput laut http://www.tc.faa.gov/content/leaving.asp?extlink=http://smart-detox.web.id/ ini, katanya, tidak jelas dasar-dasarnya dan pemerintah tidak pernah melakukan konsultasi dengan para gubernur dan bupati daerah pengasil rumput laut maupun dengan produsennya, sehingga berkesan ada kesewenangan pemerintah pusat.

Rumput laut kering