Proyek hambalang

Proyek adalah Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya sangat tidak sesuai dengan konsep tol laut yang diusung Presiden Joko Widodo. Untuk itu, tidak ada jalan lain bagi pemerintah kecuali menghentikan rencana pembangunannya. Sebagaimana disampaikan pengamat sosial dan politik, Fachry Ali, dalam konsep tersebut, seharusnya pemerintah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa. Terutama, titik-titik yang menghubungkan https://zerog.jsc.nasa.gov/leavingnasa.cgi?newsite=www.sekolahbahasainggris.com/ antara ujung Sumatera hingga ujung Papua. Sedangkan di Jawa, tidak perlu ada lagi pelabuhan baru, melainkan cukup dengan mengembangkan dan meningkatkan pelabuhan yang sudah ada. Sebut saja Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya. Jika pengembangan dilakukan seperti itu, maka upaya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang terpisah

dengan laut menjadi sebuah jalur ekonomi yang efisien, bisa tercapai. Sehingga konsep tol laut yang diharapkan bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan di Indonesia pun bisa diwujudkan. Namun hal sebaliknya, jika memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, maka justru sangat tidak efisien. \”Kebijakan ini yang saya sebut sebagai Jokowinomics. Yakni kebijakan pemerintah yang cenderung menjadi program belanja yang masif dan ekspansif (massive and expansive spending program). Bukankah membangun Pelabuhan Cilamaya dari nol serta memiliki banyak kontroversi, membutuhkan energi lebih besar daripada mengembangkan yang sudah ada?\” kata Fachry, yang juga pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia. Menurut Fachry, Pelabuhan Cilamaya bukan

hanya menjadikan koneksi jalan laut tidak efisien. Di sisi lain, Fachry juga melihat bahwa Pelabuhan Cilamaya juga memiliki dampak buruk yang luar biasa. Mulai rusaknya pipa-pipa dan sumur-sumur minyak Pertamina yang dampaknya sangat berbahaya, hingga hilangnya peran Karawang sebagai penghasil beras nomor satu di Indonesia. Terlebih, hingga saat ini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut pun masih bermasalah. Dalam konteks itulah, Fachry mempertanyakan sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang sangat bersikukuh melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Padahal, di sisi berbeda, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Adrinof Chaniago sudah mengatakan, akan mengkaji ulang rencana http://www.senate.gov/cgi-bin/exitmsg?url=http://smart-detox.web.id/ pembangunan tersebut. Polarisasi tersebut, selain memunculkan kesan bahwa tidak

ada koordinasi di antara pemerintah, juga berpotensi memunculkan kecurigaan publik.

Proyek hambalang