Pemerintah Rilis Paket Kebijakan VII Untuk Cegah PHK

Katadata – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan setidaknya ada dua insentif yang diberikan kepada industri padat karya. Pertama pelonggaran Pajak Penghasilan pribadi (PPh 21). Paket Kebijakan VII ini keluar karena pengusaha setuju memberikan data jumlah karyawan dan berminat atas fasilitas ini. Apalagi data tersebut sudah dibuka di Badan Paket Kebijakan VII Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan (BPJS). “Dulu, 2008, itu dunia usaha nggak mau kalau harus membuka semua data karyawannya. Sekarang, katanya sudah Katadata terlanjur dibuka melalui BPJS, ya sudah sekalian saja,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, pada Jumat, 4 Desember 2015. “Artinya diberi fasilitas PPh 21 nya 50 persen.”

Pemerintah Rilis Paket Kebijakan VII Untuk Cegah PHK